-->
  • Jelajahi

    Copyright © BATU BERTULIS NEWS
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Kades Sebut Peningkatan Desa Maju dan Mandiri Perlu Intervensi Pemda

    Bertulis Network
    Tuesday 9 July 2024, July 09, 2024 WIB
    Kepala Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Rizal Arafat. 

    Batubertulisnews, Sekadau- Kabupaten Sekadau memiliki 15 Desa Berkembang, 29 Desa Maju dan 50 Desa Mandiri dengan total 94 desa yang tersebar di 7 kecamatan. 


    Wakil Bupati Sekadau, Subandrio mengatakan saat ini pemerintah terus mendorong supaya desa maju dan mandiri terus bertambah. Menurut Subandrio, upaya ini tidak terlepas dari peran pemerintah desa dan masyarakat yang harus bergerak bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mencapai target tersebut. 


    Salah satu upaya Pemkab Sekadau mewujudkan desa maju dan mandiri di antaranya lewat program unggulan yaitu Infrastruktur, Perkebunan, Pertanian dan Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat (IP3K). Di mana program ini sejalan dengan kondisi masyarakat Kabupaten Sekadau yang 82% merupakan petani, dan pekebun.



    " Dengan sentuhan ini (IP3K) tentu meningkatkan perekonomian masyarakat, karena berkolaborasi dengan pemda, karena ada beberapa kegiatan kita minta dianggarkan lewat dana desa, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, inflasi daerah kita minta desa berkolaborasi baik dari segi pengawasan maupun intervensi anggaran, " kata Subandrio. 


    Sementara itu di lain kesempatan, Kepala Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Rizal Arafat yang merupakan satu di antara Desa Mandiri di Kabupaten Sekadau, mengaku bahwa untuk mencapai target tersebut harus ada intervensi pemda, dan pengalokasian anggaran dana desa untuk pembangunan. 


    "Desa Gonis Tekam, kita anggaran sesuai indikator yang belum tercapai, yang tidak mampu menggunakan anggaran desa, nanti intervensi pemda, provinsi dan pemerintahan pusat. Paling penting peran serta masyarakat," kata Rizal. 


    Karena sudah berstatus sebagai desa mandiri, Rizal menyebut saat ini pihaknya hanya mengikuti arahan terkait program pembangunan dan lainnya baik itu dari pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. "Biasanya ada prioritas pengguna dana desa dari Kementerian, " pungkas Rizal. 

    Komentar

    Tampilkan