 |
| Seminar Nasional Energi Terbarukan dengan tema “Akselerasi Transisi Energi di Kalimantan Barat: Tantangan dan Peluang Investasi” di Hotel Golden Tulip Pontianak, Sabtu (18/4/2026). |
Batubertulisnews.com, Pontianak — Kolaborasi strategis bersama Dewan Energi Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pertamina. Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Barat menggelar Seminar Nasional Energi Terbarukan dengan tema “Akselerasi Transisi Energi di Kalimantan Barat: Tantangan dan Peluang Investasi” di Hotel Golden Tulip Pontianak, Sabtu (18/4/2026).
Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya anggota DEN Muhammad Kholid Syeirazi, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Dwi Astiani, Ketua STAKat Negeri Pontianak Alfeus Sunarso, serta perwakilan BPK Kalbar Chairil Sutanto.
Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalbar, Prof. Dr. Sukino, M.Ag menilai isu energi terbarukan tidak hanya sebatas persoalan teknis dan ekonomi, tetapi juga merupakan amanah keagamaan. Ia menyebut bahwa Transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan adalah esensi kemaslahatan umat.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan UNU Kalbar sebagai kampus yang inklusif dan progresif kepada masyarakat luas, " ujarnya.
Dukungan terhadap kegiatan itupun disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan. Menurutnya, posisi geografis Pontianak yang dilintasi garis khatulistiwa memberikan potensi besar bagi pengembangan energi surya, selain biomassa dan energi air.
“Dunia tengah menghadapi tantangan perubahan iklim yang nyata. Pemerintah Kota Pontianak menyadari ketergantungan pada energi fosil harus mulai dikurangi secara bertahap,” tegasnya.
Bahasan juga menyinggung potensi cadangan uranium atau torium sekitar 24.120 ton di wilayah Melawi sebagai aset strategis masa depan. Ia berharap perguruan tinggi, termasuk UNU Kalbar, dapat berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya tersebut.
Dalam sesi diskusi, Dewan Energi Nasional juga memaparkan strategi transisi energi nasional, di mana energi nuklir mulai dipertimbangkan sebagai opsi strategis jangka panjang. Selain itu, kebijakan subsidi BBM dinilai perlu lebih tepat sasaran agar tidak membebani fiskal negara sekaligus mendorong percepatan peralihan ke energi terbarukan.
Sementara itu, Prof. Dwi menegaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki potensi besar sebagai “lumbung energi” berbasis biomassa. Menurutnya, ketersediaan limbah organik dari sektor kehutanan, pertanian, perkebunan hingga sampah perkotaan dapat menjadi tulang punggung transisi energi, khususnya di wilayah pedesaan.
Ia juga mengingatkan bahwa cadangan minyak bumi nasional diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 9 hingga 11 tahun ke depan. Ketergantungan pada energi fosil yang semakin menipis serta mahalnya biaya eksplorasi dinilai menjadi ancaman serius bagi ketahanan energi.
“Kita tidak boleh menunggu sampai bahan bakar fosil benar-benar habis. Harus ada energi pendamping yang dibangun dari sekarang, terutama untuk memastikan desa-desa dan kawasan pelosok tetap memiliki akses energi alternatif,” tegasnya di hadapan peserta seminar.
Prof. Dwi menjelaskan bahwa biomassa memiliki keunggulan secara ekologis karena mampu menciptakan siklus karbon yang relatif netral. Emisi karbon dioksida (CO2) dari pembakaran biomassa dapat kembali diserap oleh vegetasi, sehingga tidak menyebabkan akumulasi gas rumah kaca seperti halnya energi berbasis batu bara.
Ia juga membagikan pengalaman saat mengunjungi Borås, yang berhasil mencapai kemandirian energi melalui pengelolaan sampah organik rumah tangga. Di kota tersebut, limbah diproses melalui teknologi digester dan termal untuk menghasilkan listrik dan energi pemanas bagi masyarakat.
Meski demikian, ia mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan energi biomassa, terutama terkait aspek logistik. Karakter limbah yang besar dan tersebar membuat biaya distribusi menjadi tinggi. Oleh karena itu, pendekatan desentralisasi melalui pembangunan pembangkit listrik biomassa skala kecil di tingkat lokal dinilai sebagai solusi paling efektif.
Menanggapi potensi konflik antara kebutuhan energi dan ketahanan pangan, Prof. Dwi mengingatkan pentingnya regulasi yang kuat. Ia menegaskan bahwa lahan produktif tidak boleh dikonversi untuk kepentingan energi.
“Jika harga biomassa energi meningkat, orientasi produksi bisa bergeser dan mengancam pangan. Karena itu, negara harus hadir dengan aturan yang tegas. Pengembangan tanaman energi harus diarahkan ke lahan marjinal dan memaksimalkan limbah, bukan produk utama,” jelasnya.
Menutup paparannya, Prof. Dwi mengajak generasi muda untuk terlibat aktif dalam pengembangan ekonomi hijau. Ia menilai transisi energi membuka peluang besar, mulai dari bisnis karbon, produksi pelet biomassa skala UMKM, hingga pengelolaan biogas komunal di desa.
“Limbah akan selalu ada setiap hari, sementara bahan bakar fosil akan habis. Pilihan ada di tangan kita. Anak muda harus berani mengambil peran dalam membangun kemandirian energi daerah,” pungkasnya. (Ist).
