Gelar Reses, Adrianus Asia Sidot Tekankan Ketahanan Pangan di Sanggau

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Adrianus Asia Sidot saat kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026, yang digelar di Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, pada 11–19 Oktober 2025.

Batubertulisnews.com, Sanggau— Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Adrianus Asia Sidot menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Barat. 

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026, yang digelar di Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, pada 11–19 Oktober 2025.

Reses tersebut tidak hanya menjadi wadah penyerapan aspirasi masyarakat, tetapi juga momentum memperkuat komitmen pemerintah terhadap program swasembada pangan nasional. Di Kecamatan Parindu, kegiatan dihadiri 18 kelompok tani dengan total 150 peserta, serta diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Sanggau Timotius Yance, Kepala Desa Marita, dan jajaran perangkat desa. 

Sementara di Kecamatan Sekayam, turut hadir Anggota DPRD Kab. Sanggau Hendrikus Bambang, Kepala Desa Balai Karangan, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama dan jajaran perangkat desa Balai Karangan.

Fokus Pada Swasembada dan Kemandirian Desa

Dalam dialog bersama petani, Adrianus menjelaskan bahwa Komisi IV DPR RI memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan di bidang pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan. Menurutnya, pencapaian swasembada pangan merupakan bagian dari *Asta Cita ke-2 Presiden*, yakni mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan.

“Swasembada pangan adalah cita-cita besar Presiden. Untuk mencapainya, diperlukan kolaborasi semua pihak, termasuk TNI dan Polri,” ujar Adrianus di hadapan warga peserta reses.

Adrianus menambahkan, kolaborasi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat lokal.

Respons Terhadap Kebutuhan Petani

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan utama yang dihadapi petani Sanggau, antara lain mahal dan langkanya pupuk bersubsidi, keterbatasan alat mesin pertanian, serta ketidakpastian status lahan akibat konflik agraria.

Menjawab hal itu, Adrianus menyerahkan 200 karung beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) kepada warga yang hadir sebagai bentuk perhatian terhadap daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga bahan pokok.

“Penyaluran beras SPHP ini merupakan langkah kecil, tetapi diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat lokal,” katanya.

Ia juga mengimbau petani memanfaatkan bantuan bibit produktif aspirasi DPR RI yang saat ini tersedia di KPH Sanggau, di antaranya bibit durian Musang King, alpukat, mangga, jambu, dan lengkeng.

“Daripada lahan dianggap terlantar dan berpotensi diambil pihak lain, lebih baik ditanami tanaman bernilai ekonomi tinggi,” ujar Adrianus.

Sinergi dengan Aparat Keamanan

Dalam rangkaian resesnya, Adrianus juga melakukan pertemuan strategis dengan Kapolda Kalimantan Barat. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat kerja sama antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum dalam mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah.

“Sinergi dengan Kapolda Kalbar penting untuk mengawal distribusi pupuk, mencegah penyelewengan, serta memastikan keamanan di sentra produksi pangan,” jelasnya.

Menurut Adrianus, keamanan wilayah pertanian dan kepastian distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan petani dan investor terhadap sektor pangan di Kalimantan Barat.

Soroti Konflik Agraria dan Edukasi Kepemilikan Lahan

Adrianus juga menyoroti maraknya konflik agraria di pedesaan yang disebabkan ketidakjelasan status kepemilikan lahan dan tumpang tindih kawasan hutan. Ia mengingatkan masyarakat agar segera mengurus bukti kepemilikan tanah agar tidak kehilangan hak atas lahan.

“Banyak kasus masyarakat kehilangan tanah karena tidak memiliki bukti sah. Jika tidak diurus, lahan bisa dianggap milik negara,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati membuka lahan baru dan menghindari penanaman sawit di kawasan hutan lindung. Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, masyarakat adat diperbolehkan mengelola lahan dalam kawasan tertentu, namun terbatas untuk tanaman pangan dan hortikultura, bukan sawit.

Dorong Efisiensi Pupuk dan Program Pemerintah

Dalam kesempatan itu, Adrianus menjelaskan perubahan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, yang kini dilakukan langsung melalui Kopdes Merah Putih untuk menghindari disparitas harga antar wilayah.

“Harga pupuk berbeda-beda karena biaya angkut. Ke depan, penyaluran langsung ke koperasi desa diharapkan membuat harga lebih seragam,” katanya.

Adrianus juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menanam sayur-mayur dan membudidayakan ikan air tawar untuk memenuhi kebutuhan gizi lokal.

Selain itu, ia menyampaikan kebijakan pemerintah yang mewajibkan Bulog membeli gabah petani Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram sebagai jaminan harga dasar bagi petani.

Kepedulian terhadap Penyuluh dan Aparatur Lapangan

Adrianus menyoroti pentingnya peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam mendampingi petani. Ia meminta pemerintah pusat untuk memperhatikan kesejahteraan dan biaya operasional para penyuluh agar dapat bekerja optimal di lapangan.

“Jangan sampai gaji penyuluh yang seharusnya untuk keluarganya justru digunakan untuk biaya turun ke lapangan. Pemerintah perlu memberi perhatian lebih kepada mereka,” ujarnya.

Apresiasi dari Masyarakat Desa

Kepala Desa Marita menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran langsung Adrianus ke desa mereka. “Kami bersyukur dan berterima kasih karena jarang sekali anggota DPR RI turun langsung ke kampung. Namun Bapak Adrianus selalu konsisten datang untuk mendengar suara masyarakat,” ujarnya.

Mendorong Sanggau Jadi Model Ketahanan Pangan

Melalui rangkaian kegiatan reses ini, Adrianus Asia Sidot menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kabupaten Sanggau sebagai model daerah tangguh pangan di Kalimantan Barat. Ia menilai, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dan stabilitas keamanan daerah.

“Ketahanan pangan bukan sekadar program, melainkan gerakan bersama menuju kedaulatan bangsa,” tutupnya.

Penulis: Tim/Rilis