 |
| Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Aloysius saat melaksanakan reses di Kabupaten Sekadau pada Rabu, 26 Februari 2025. |
Batubertulisnews.com, Sekadau- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Aloysius laksanakan reses di Kabupaten Sekadau pada Rabu, 26 Februari 2025.
Reses ini dilakukan untuk mendengar keluhan dan usulan dari masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen, serta mempercepat hubungan informasi antara pimpinan OPD dengan masyarakat.
"Bahwa reses adalah amanah dari undang-undang, jadi kami dari DPRD Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan reses dari tanggal 22 Februari sampai 1 Maretx kembali ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing," jelas Aloysius.
Pada reses ini anggota DPRD Kalbar juga melihat program-program pembangunan yang masih berkelanjutan, yang belum dan yang sudah dilakukan. Diungkapkan Aloysius ada banyak masukan yang disampaikan masyarakat dan ini menjadi program-program yang nanti akan disampaikan kepada pemerintah provinsi.
"Penyerahan hasil reses nanti akan diberikan ke pemerintah daerah selaku yang berwenang mengeksekusinya. Kalau kami mencari aspirasi ke masyarakat dan nanti tugasnya dibagi ada yang menjadi kewenangan kabupaten, provinsi dan nasional, " tambahnya.
Ditanya terkait efisiensi anggaran, Aloysius menilai sampai saat ini yang baru mengalami refocusing adalah kegiatan yang berkaitan dengan kinerja, contoh perjalanan dinas dan belanja alat tulis kantor (ATK).
"Tapi sampai hari ini program-program yang kita usulkan ke pemerintah provinsi belum ada tindak lanjutnya, usulan-usulan yang sudah ada belum dicoret. Kita menunggu saja sampai bulan April ini, kita coba komunikasi kembali dengan gubernur dan wagub," paparnya.
Ia berharap aspirasi masyarakat tetap bisa diperjuangkan. Terlebih dari reses tersebut ada 65 anggota DPRD provinsi yang kembali ke dapil masing-masing, membawa beberapa usulan kegiatan dan inilah yang akan menjadi program pemerintah provinsi.
