Serap Aspirasi Masyarakat, Dr. Adrianus Asia Sidot: Pancasila Sebagai Solusi Ketimpangan Sosial

Forum penyerapan aspirasi masyarakat bertajuk “Penguatan Demokrasi Substansial Berdasarkan Pancasila” di Pondok Ale-Ale, Jalan A. Yani, Kota Pontianak, Senin 2 Juni 2025.

Batubertulisnews.com, Pontianak- Dalam forum penyerapan aspirasi masyarakat bertajuk “Penguatan Demokrasi Substansial Berdasarkan Pancasila”, Anggota DPR/MPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Kalbar 2, Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si., menekankan pentingnya Pancasila sebagai landasan dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat yang semakin kompleks dan majemuk.

Kegiatan ini bertempat di Pondok Ale-Ale, Jalan A. Yani, Kota Pontianak, Senin 2 Juni 2025. Diskusi ini mengangkat isu krusial terkait kesenjangan sosial yang masih mengakar dalam berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Dr. Adrianus menyoroti bahwa sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, belum sepenuhnya hadir dalam realitas kebijakan dan praktik di lapangan.

“Keadilan sosial bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga hak atas pendidikan, kesehatan, hukum, dan partisipasi dalam pembangunan. Ini adalah amanat konstitusional yang harus terus diperjuangkan,” ujar Adrianus dalam pemaparannya.

Kesenjangan Sosial Ancam Persatuan Bangsa

Dalam diskusi yang berlangsung interaktif, Adrianus menyampaikan bahwa ketimpangan yang terus berlanjut tidak hanya menghambat pembangunan, tapi juga berpotensi merusak kohesi sosial dan memperlemah semangat persatuan. Ia menyebut perlunya distribusi sumber daya yang adil dan pemerataan pembangunan sebagai langkah konkret.

“Kesenjangan menciptakan kecemburuan sosial. Bila tidak segera diatasi, ini bisa menjadi bara dalam sekam bagi persatuan bangsa,” tegasnya.

Peran Kolektif Pemerintah dan Masyarakat

Menurut Adrianus, pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada rakyat, memastikan hukum ditegakkan dengan adil, serta menjamin pembangunan yang merata. Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh pasif.

“Gotong royong, pengawasan terhadap kebijakan, serta kesadaran sosial masyarakat adalah kunci pendamping dari keberhasilan negara dalam mewujudkan keadilan,” ungkapnya.

Pendidikan Pancasila Sebagai Pilar Transformasi Sosial

Isu pendidikan juga menjadi sorotan penting dalam diskusi ini. Adrianus menekankan pentingnya pendidikan Pancasila sebagai alat pembentuk karakter bangsa yang adil, jujur, dan toleran. Ia menilai bahwa sejak usia dini, generasi muda harus dibekali pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai luhur bangsa.

“Pendidikan Pancasila bukan sekadar mata pelajaran, melainkan jalan untuk mencetak agen-agen perubahan yang peduli pada keadilan dan kesejahteraan sosial,” katanya menjawab pertanyaan dari peserta diskusi.

Diskusi ditutup dengan kesimpulan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol ideologis, melainkan harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Keberhasilan mewujudkan keadilan sosial hanya dapat dicapai dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan.