 |
| Anggota DPR RI Adrianus Asia Sidot saat mengunjungi masyarakat Desa Nyandang, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Minggu (12/10/2025). |
Batubertulisnews.com, Sanggau— Anggota DPR RI Adrianus Asia Sidot mengunjungi masyarakat Desa Nyandang, Kabupaten Sanggau, Kalbar, dalam kegiatan serap aspirasi bertajuk “Ekonomi Kerakyatan sebagai Pilar Pembangunan Nasional Berkeadilan” Minggu (12/10/2025).
Acara yang digelar di Aula Desa Nyandang ini dihadiri tokoh masyarakat, pelaku UMKM, perangkat desa, dan mahasiswa setempat. Dalam kesempatan itu, Adrianus menegaskan pentingnya memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai strategi pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan. Menurutnya, arah pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi harus menekankan pemerataan hasil pembangunan agar kesejahteraan dapat dirasakan hingga ke tingkat desa.
“Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ekonomi kerakyatan berarti menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penonton,” ujar Adrianus di hadapan peserta.
Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait peningkatan akses permodalan, penguatan koperasi, serta pengembangan usaha kecil dan menengah. Sejumlah peserta mengeluhkan sulitnya memperoleh pinjaman produktif dan pelatihan usaha yang memadai.
Adrianus menekankan bahwa pemerintah pusat terus berupaya memperluas akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta digitalisasi UMKM agar pelaku usaha di daerah mampu bersaing di era ekonomi digital.
“Kami mendorong agar dana desa dan BUMDes benar-benar dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat. Bukan sekadar program administratif, tetapi sebagai motor penggerak ekonomi lokal,” tambahnya.
Dalam sesi pemaparan akademik, narasumber memaparkan pentingnya menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Sistem ekonomi ini, menurut para narasumber, harus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan distributif—yakni pembagian hasil pembangunan secara adil bagi seluruh rakyat.
Kegiatan tersebut menyoroti strategi konkret penerapan ekonomi kerakyatan, antara lain melalui penguatan kelembagaan rakyat seperti koperasi dan UMKM, pemerataan akses terhadap modal dan sumber daya, serta reformasi kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat kecil.
Kegiatan diakhiri dengan dialog terbuka antara warga dan legislator. Warga berharap agar pemerintah memperluas infrastruktur ekonomi desa serta menyediakan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil.
Adrianus menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi tersebut ke tingkat pusat, agar kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat. “Keadilan sosial hanya bisa terwujud jika ekonomi kita berakar di rakyat. Itulah semangat ekonomi Pancasila yang harus terus kita perjuangkan,” pungkasnya.
