Martinus Sudarno
Batubertulisnews.com, Sekadau - Memiliki relasi yang mempuni, baik tingkat pusat maupun provinsi, Martinus Sudarno pastikan jembatan penghubung antar Kecamatan di 3 Belitang akan dibangun jika dirinya terpilih jadi Bupati Sekadau, Minggu, 17 November 2024.
“Saya berkeinginan dan yakin bisa tercapai kalau saya memimpin Sekadau, jembatan di sungai ayak itu pasti jadi. Mengingat jembatan tersebut sebagai urat nadi perekonomian masyarakat yang vital”, Kata Martinus Sudarno.
Keyakinan tersebut didukung oleh jaringan partai pengusung (PDI-Perjuangan) yang berada pada posisi strategis dalam mendukung pembangunan Infrastuktur maupun lainnya. Mengingat jika dilihat pembangunan saat ini masih jalan di tempat.
“Yang namanya uang dari pemda harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan oleh segelintir orang. Coba dana pengadaan bibit sawit diganti perbaikan jalan dan jembatan itu semua orang bisa lewat disitu," ungkapnya.
Martinus Sudarno menegaskan, kejujuran seorang pemimpin sangatlah dibutuhkan masyarakat Kabupten Sekadau saat ini untuk mendukung pembangunan agar peningkatan ekonomi masyarakat dapat dirasakan.
“Pemimpin yang baik harus jujur, data yang ditampilkan harus benar. Jadi bukan data yang dibuat-buat. Pemimpin itu contoh dan tauladan bagi masyarakat, dia harus menyampaikan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jadi tidak membungkus sesuatu yang salah seolah-olah itu benar, tidak bisa begitu.”, sambungnya.
Sementara itu berkaitan pembagian bibit sawit, yang diklaim jumlahnya sekian ribu sudah ada, martinus Sudarno mempertanyakan siapa yang menerima, dimana tempatnya, kalau hanya sedikit orang yang menerima berarti pemimpinnya tidak adil.
“Saya lihat program IP3K adalah program yang gagal, tunjukkan kepada saya dimana keberhasilannya. Pada saat debat kemarin tidak bisa ditunjukkan, bahkan mendapatkan keluhan dari pegawai misalnya jasa pelayanan kesehatan kita belum terbayar. Nah inikan tidak benar”. Tegasnya.
Kemudian berkaitan dengan tunjangan tambahan penghasilan pegawai, sudah 4 bulan nunggak. Itu juga kebijakan yang tidak benar. Karena aturan mengatur kalau uang tidak cukup tersedia, maka gaji dan tunjangan pegawai itu didahulukan,
“saya tidak tahu belanja apa yang dibayar sehingga gaji dan tunjangan pegawai kita tertunda. Kalau saya akan evaluasi semua, jadi pengelolaan keuangan menurut saya tidak tepat. Tutupnya. (*)
